Wadah Solidaritas Aparatur Desa Seluruh Indonesia

DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) kembali menunjuk Wargiyati sebagai Ketua Umum untuk periode 2026-2031. Wargiyati terpilih secara aklamasi dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) II Papdesi yang digelar di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kalibata, Jakarta, Senin (11/5/2026).Dalam sambutannya, Wargiyati menegaskan kesiapan Papdesi mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka."Kami siap mendukung program Asta Cita Pak Presiden. Bahkan sebelum program berjalan, kami sudah mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih karena kami yakin manfaatnya sangat besar bagi masyarakat desa," kata Wargiyati.Ia menilai keberadaan Kopdes Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Pasalnya, Kopdes mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat hingga mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Jadi saling membutuhkan. Kalau Kopdes jadi penyuplai, otomatis ada penghasilan untuk masyarakat," ujarnya.Menurut dia, dampak program MBG sudah mulai dirasakan masyarakat desa. Di desanya sendiri, satu dapur MBG disebut mampu menyerap puluhan tenaga kerja. Terutama ibu rumah tangga."Sekitar 50 warga saya bekerja di sana. Penghasilannya sangat membantu masyarakat dan meringankan beban desa," ucapnya.Wargiyati juga meminta pemerintah pusat melibatkan kepala desa dalam berbagai program strategis nasional. Di antaranya Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih hingga pembangunan Jembatan Garuda."Libatkan kami supaya program-program itu terealisasi lebih cepat. Dan mohon dipertemukan dengan Pak Presiden, sekali saja," katanya.Di kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyebut program MBG telah memberikan dampak ekonomi nyata di desa-desa."Adanya MBG menimbulkan dampak ekonomi. Buah-buahan laku, sayur laku, apa-apa laku. Itu fakta di lapangan," ujar Zulkifli Hasan.Ia mengatakan Presiden Prabowo ingin mengembalikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional sesuai amanat konstitusi."Pak Presiden ingin membuat sejarah baru, mengembalikan desa sebagaimana cita-cita Undang-Undang Dasar. Desa itu tuan rumah, desa itu pusat kegiatan ekonomi," jelas Zulhas, sapaan akrabnya.Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan kementeriannya merupakan rumah besar bagi kepala desa. Untuk itu, ia siap menerima berbagai gagasan dari aparatur desa."Kepala desa adalah ujung tombak pembangunan dari desa dan dari bawah. Semua program seperti Kopdes, MBG, hingga Sekolah Rakyat ada di desa," aku Yandri.Ia juga menepis anggapan bahwa dana desa dipotong pemerintah. Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah perubahan tata kelola agar dana desa lebih produktif."Dana desa tidak pernah dipotong, tetapi diubah tata kelolanya dan dikembalikan lagi ke desa dalam bentuk kegiatan usaha," ujarnya.Sedangkan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan gagasan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari cita-cita besar Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.Menurut Ferry, Presiden Prabowo memandang koperasi sebagai wujud nyata ekonomi gotong royong sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa."Presiden menyampaikan bahwa koperasi adalah badan usaha terpenting dan dulu disebut sebagai sokoguru perekonomian nasional. Perekonomian nasional kita disusun berdasarkan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong," pungkas Ferry.Adapun Munas II Papdesi juga turut dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dan anggota DPR Komisi VII Muhammad Hatta.

Semarang - Dalam rangka menyongsong era Desa Digital, PAPDESI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan workshop digitalisasi administrasi desa.Dengan adanya sistem pelayanan berbasis web, diharapkan pengurusan surat-menurat dan pendataan warga di tingkat desa menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan efisien.